PDIP Buka Data APBN: Anggaran MBG Diambil dari Dana Pendidikan

Kontroversi Anggaran MBG

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah membuka data resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengungkapkan bahwa sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari porsi anggaran pendidikan.

Temuan ini memicu perdebatan sengit di DPR dan ruang publik mengenai prioritas penggunaan anggaran negara.

Data yang Diungkap

Menurut data yang dipresentasikan PDIP:

Komponen	APBN 2025	APBN 2026	Selisih
Anggaran Pendidikan	Rp 665 T	Rp 724 T	+Rp 59 T
Alokasi MBG	-	Rp 71 T	+Rp 71 T
Dana Pendidikan Riil	Rp 665 T	Rp 653 T	-Rp 12 T

PDIP menyatakan bahwa meskipun total anggaran pendidikan secara nominal naik, alokasi riil untuk program pendidikan justru berkurang karena sebagian dialihkan untuk MBG.

Respons Pemerintah

BGN Membantah

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa anggaran MBG memiliki pos tersendiri dan tidak mengurangi anggaran pendidikan.

DPR Angkat Bicara

Anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah, Misbakhun, memastikan bahwa alokasi MBG tidak mengurangi porsi anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20 persen APBN.

Konstitusionalitas

Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pertanyaan kuncinya:

Apakah MBG masuk kategori anggaran pendidikan karena dilaksanakan di sekolah?
Ataukah MBG seharusnya memiliki pos anggaran terpisah dari pendidikan?
Bagaimana Mahkamah Konstitusi akan memandang klasifikasi ini?

Dampak bagi Dunia Pendidikan

Jika benar anggaran pendidikan riil berkurang, dampaknya bisa signifikan:

Beasiswa — kuota penerima beasiswa bisa berkurang
Infrastruktur sekolah — renovasi gedung sekolah tertunda
Gaji guru — tunjangan guru honorer terancam
Riset — dana penelitian di perguruan tinggi menurun

Pandangan Pakar

Para pakar pendidikan dan ekonomi memberikan analisis beragam:

"Secara teknis akuntansi, MBG memang bisa dikategorikan sebagai belanja pendidikan karena sasarannya anak sekolah. Namun secara substansi, ini adalah program gizi yang seharusnya punya pos tersendiri." — Pakar Kebijakan Pendidikan

Perdebatan ini diperkirakan akan terus berlanjut menjelang evaluasi APBN pertengahan tahun, di mana DPR memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan alokasi anggaran.